IDNPRO.CO, Jakarta – Bank Dunia (World Bank) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis Laporan Kajian Belanja Publik (Public Expenditure Review/ PER) Indonesia 2020 dengan tema Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik.
Dilansir Kemenkeu.go.id, Rabu (24/6), laporan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia mengidentifikasi kendala utama dalam belanja publik yang efisien dan efektif serta merekomendasikan cara meningkatkan kualitas belanja untuk merealisasikan tujuan pembangunan Indonesia. Belanja publik merupakan kontributor penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di Indonesia.
Secara umum, pembangunan Indonesia menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir. Hal ini didukung oleh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro yang merupakan hasil dari pengelolaan fiskal yang hati-hati. Namun, Indonesia masih menghadapi kesenjangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang besar sehingga menghambat daya saing, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam jangka menengah.
Selain itu, pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung pada tahun 2020 membawa risiko pada capaian hasil pembangunan ditambah dengan ruang fiskal yang lebih kecil menjadikan usaha untuk menutupi kesenjangan SDM dan infrastruktur semakin sulit.
Laporan Kajian Belanja Publik ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, belanja publik Indonesia secara agregat dan lingkungan kelembagaan yang merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas belanja. Kedua, belanja untuk sumber daya manusia, dan ketiga, belanja untuk infrastruktur seperti jalan nasional, perumahan, irigasi, sumber air bersih hingga sanitasi.
Di bagian pertama, mengenai belanja publik Indonesia secara agregat dan lingkungan kelembagaan, Indonesia telah membuat kemajuan dalam banyak aspek manajemen keuangan publik selama 20 tahun terakhir. Meskipun demikian, kendala sistemik manajemen pengeluaran masih banyak tertahan di berbagai sektor.
Kemudian, transfer fiskal masih belum sepenuhnya digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara provinsi dan kabupaten, atau mendorong peningkatan dalam pemberian layanan.
Selain itu, data adalah kunci untuk mengukur dan mendorong kinerja pemerintah yang efektif. Penting untuk mengukur dampak dari pengeluaran publik (input) pada pemberian layanan dan hasil pembangunan. Kemudian, agar analisis bermakna, data harus tersedia di tingkat pusat dan daerah, dan cukup terpilah.
Pada bagian kedua, menyoroti tentang pendidikan dan kesehatan sebagai dasar untuk membangun SDM. Menurut Indeks Human Capital Bank Dunia (HCI) untuk Indonesia, seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan memperoleh 53% dari potensi penuh yang dapat dicapai, jika anak tersebut menerima lengkap layanan kesehatan dan pendidikan.
Indonesia telah memetakan kemajuan luar biasa dalam jalurnya menuju cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage/UHC), namun tantangan tetap ada. Pengeluaran kesehatan masyarakat tetap di bawah rata-rata pendapatan menengah dan rendah. Untuk mencapai tujuan ambisius dari Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage), Indonesia perlu meningkatkan kualitas pengeluaran kesehatan dengan memperkuat tata kelola dan mekanisme akuntabilitas, menangani fragmentasi keuangan dan kelembagaan, dan memperkenalkan desain yang lebih baik dari pemberian layanan yang berorientasi kinerja.
Untuk sektor pendidikan, meskipun Indonesia ada peningkatan signifikan dalam sumber daya yang mengarah ke perluasan dalam pendaftaran siswa dan peningkatan hasil pembelajaran yang sederhana, namun Indonesia memiliki kesenjangan pembelajaran yang besar antara pencapaian sekolah dan pembelajaran. Indonesia perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa semua siswa Indonesia memiliki guru yang berkualitas, dan meningkatkan akuntabilitas.
Sistem bantuan sosial Indonesia telah membuat kemajuan yang mengesankan sejak 2014, seperti yang ditunjukkan oleh perluasan cakupan yang signifikan dari beberapa program inti dan transisi cepat ke metode pembayaran elektronik. Kualitas pengeluaran bantuan sosial dapat lebih ditingkatkan melalui reformasi kebijakan yang berkelanjutan, rancangan program yang disesuaikan, dan sistem pengiriman yang diperkuat.
Dalam upaya untuk mengurangi prevalensi stunting, Pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional (StraNas) pada Agustus 2017. Pengeluaran Indonesia untuk gizi tampaknya cukup untuk mencakup paket lengkap intervensi terkait gizi untuk mengurangi stunting. Dengan demikian, upaya dapat difokuskan pada peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan alokasi dan penggunaan sumber daya.
Bagian ketiga, kesenjangan infrastruktur negara. Kendalanya adalah kesenjangan geografis yang besar dan terkait pendapatan dalam pemberian layanan dan hasil. Kesenjangan ini akan membutuhkan sumber daya yang signifikan dari sektor publik dan swasta.
Jalan nasional telah meningkat selama dekade terakhir namun pemerintah perlu terus memfokuskan agenda reformasi pada efisiensi dan efektifitas, pengembangan strategi jangka panjang untuk mengatasi simpanan dalam kapasitas jaringan jalan, meningkatkan kumpulan dana untuk jalan dan jalan raya nasional, dan mengatasi tantangan kelembagaan untuk melaksanakan reformasi.
Di bidang perumahan, Indonesia telah membuat kemajuan menuju target 2019 untuk mengirimkan rumah baru dan mengurangi jumlah rumah di bawah standar. Indonesia dapat mengevaluasi dan memperkuat program subsidi, mengembangkan perumahan yang terjangkau melalui Public Private Partnership (PPP), mengembangkan kebijakan sewa, dan meninjau dan merevisi kerangka peraturan perumahan.
Untuk meningkatkan kualitas pengeluaran dalam pengelolaan sumber daya air, Indonesia dapat meningkatkan pengeluaran untuk operasi dan pemeliharaan, meningkatkan dan melembagakan irigasi partisipatif di tingkat daerah, dan meningkatkan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, penargetan dan pemantauan hasil.
Untuk meningkatkan kualitas pengeluaran untuk mendukung pasokan air dan sanitasi dengan lebih baik, Pemerintah dapat meningkatkan pengaturan kelembagaan dan memperkuat mekanisme pengelolaan dana untuk mendorong ekspansi yang efisien dari pasokan air pipa, meningkatkan permintaan akan pasokan air pipa, mempromosikan perkotaan yang komprehensif sistem sanitasi dan memberikan dukungan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi pedesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. (*)
