Warga Baloi Kolam Setujui Pendataan dengan Syarat Punya Solusi Berkeadilan

Baloi Kolam
Baloi Kolam dilihat dari atas. (Foto: Istimewa)

IDNPro.co, Batam – Kegiatan pendataan di lahan PT Alfinky Multi Berkat oleh Tim Terpadu di kawasan Baloi Kolam menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga yang menempati lahan tersebut. Warga mencemaskan bahwa langkah ini merupakan bagian awal dari rencana penertiban yang berpotensi mengancam tempat tinggal mereka.

Namun situasi berhasil diredam setelah Tim Terpadu memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Dalam pertemuan itu, warga yang diwakili oleh Koperasi sebagai tokoh masyarakat setempat sekaligus pihak yang selama ini mengoordinasi kegiatan di Baloi Kolam menyatakan sikap kooperatif terhadap langkah pemerintah.

“Penolakan sempat terjadi karena warga merasa tidak diberikan ruang dialog oleh pihak yang mengklaim lahan. Masyarakat membutuhkan kejelasan terkait hak mereka sebelum menerima perubahan apapun,” ujar perwakilan Koperasi Karno, saat ditemui di lokasi, Minggu (27/04/2025).

Baca: Gandeng Gubernur Jateng, Jasa Raharja Genjot Penerimaan Pajak​

Meski demikian, Koperasi menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung program pembangunan dan investasi, selama aspirasi warga diperhatikan dan dilibatkan dalam proses.

“Jika hak-hak masyarakat dihargai dan diberdayakan, kami siap mendukung segala bentuk investasi. Sebagai warga negara yang baik, kami ingin menjadi bagian dari kemajuan kota ini,” lanjutnya.

Warga Baloi Kolam, di bawah koordinasi Koperasi, telah menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan perlawanan dan mendukung proses pendataan yang dilakukan Tim Terpadu demi menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik horizontal.

“Sikap ini diambil bukan karena kelemahan, tapi demi menjaga kondusivitas dan mencari jalan tengah yang terbaik bagi semua pihak,” tegas Amat.

Baca: Sinergi Samsat-DKI: Solusi Cerdas untuk Warga Jakarta

Pada akhirnya, warga menyetujui pendataan dilakukan dengan harapan ada solusi berkeadilan atas keberadaan mereka di lahan tersebut.

“Ini adalah bentuk kepatuhan kami terhadap kebijakan pemerintah. Kami berharap proses ini dapat mengarah pada penyelesaian yang manusiawi dan berpihak kepada masyarakat kecil,” tutupnya.

Exit mobile version