IDNPRO.CO, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai cara membagi-bagikan bantuan sosial (bansos) di pinggir jalan hingga di pasar jelang Pilpres 2024 telah melanggar aturan.
“Ya, itu memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi, caranya harus benar juga. Kalau bansos dikasih di pinggir jalan, di pasar, itu, kan, langgar aturan,” kata JK di kediaman pribadinya, Jalan Brawijaya, Jakarta, Rabu (7/2/24).
JK lantas menjelaskan mekanisme pemberian bansos yang sesuai aturan harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai nama dan alamat.
“Karena itu yang berikan kades dan camat yang benar,” kata dia.
Di sisi lain, JK mengatakan pemberian bansos tak perlu dipaksakan menjelang pencoblosan pemilu di tanggal 14 Februari 2024.
“Walaupun tak diakui, kenapa tak tanggal 20? Jadi Bansos itu benar. Tapi dengan cara yang benar juga. Itu intinya,” tambah JK.
Jokowi menggelontorkan banyak bansos jelang Pilpres dan Pileg 2024. Salah satu bansos teranyar yakni Bantuan Langsung Tunai Rp200 per bulan. Bantuan uang tunai ini diberikan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret, tetapi dicairkan sekaligus Rp600 ribu.
Bansos-bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bansos lain; BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan November dan Desember 2023 dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan.
Jokowi mengklaim pemberian bansos ini sudah melalui persetujuan DPR.
“Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” ujar Jokowi.
