IDNPRO.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP My Esti Wijayati melempar sejumlah pertanyaan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal paket bantuan sosial (bansos) yang melimpah jelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 lalu.
“Saya kira forum ini bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku termasuk dalam tata kelola keuangan,” kata Esti dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos Tri Rismaharini di kompleks parlemen, Selasa (19/3/24).
Esti mengaku merasakan betul paket bansos yang melimpah menjelang hari pemungutan suara kemarin.
“Bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu datang yang satu, belum habis yang kedua datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos,” ucap dia.
Ia menjelaskan pada kisaran November-Desember 2023 lalu ada bantuan program keluarga harapan (PKH), lalu BPNT, hingga BLT El Nino.
Memasuki Januari dan Februari, PKH dan BPNT juga kembali dikeluarkan. Padahal, kata dia, pada 2022 dan 2023 kedua bantuan itu dikeluarkan pada awal Maret.
Ia pun tak ingin cara yang diduga digunakan oleh petahana itu ditiru di ranah pilkada. Menurutnya, hal itu harus menjadi evaluasi bagi pemerintah.
“Supaya yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama sebelum coblosan, gubernur, bupati, wali kota incumbent menggelontorkan yang sama,” ujarnya.
Pertanyaan soal kucuran bansos juga diajukan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis.
Iskan mempertanyakan sumber anggaran bansos pemerintah yang disalurkan pada Januari-Februari 2024 kemarin.
“Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang,” kata Iskan.
Iskan mempertanyakan itu karena menurutnya, belum tersedia anggaran pada awal tahun kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Di sisi lain SILPA biasanya digunakan untuk gaji pegawai.
“Saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali SILPA. SILPA dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?” ujar Iskan.
