Batam – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau, Polresta Barelang, dan Samsat UPT PPD Batam Center menggelar Operasi Gabungan Pengumbar di Halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban administrasi sekaligus memastikan kendaraan angkutan umum dan barang memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan.
Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU), hingga kelengkapan dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor atau KIR.
Pemeriksaan difokuskan pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang. Melalui kegiatan ini, pemilik maupun pengelola kendaraan diharapkan semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi dan ketentuan operasional kendaraan.
Selain operasi gabungan, Jasa Raharja Kanwil Kepulauan Riau juga melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Batam di lokasi terpisah. Pembahasan difokuskan pada pendataan dan pemutakhiran potensi IWKBU guna memastikan validitas data kendaraan angkutan umum dan barang.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kepulauan Riau, Rikka Inri Dalosa, mengatakan peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh instansi terkait.
“Peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui operasi gabungan, kami mendorong pemilik dan pengelola kendaraan untuk memenuhi kewajiban PKB, IWKBU, serta memastikan kendaraan telah menjalani pengujian berkala sesuai ketentuan,” ujar Rikka.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi dan validasi data potensi IWKBU juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung keselamatan transportasi dan memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, Jasa Raharja bersama instansi terkait berkomitmen memperkuat pengawasan kendaraan angkutan umum dan barang, meningkatkan ketertiban administrasi, serta mengoptimalkan pendataan potensi IWKBU.
Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Sebagai informasi, PT Jasa Raharja merupakan BUMN yang mendapat mandat memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 serta asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.
Jasa Raharja terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang proaktif, responsif, dan humanis serta memperkuat perannya sebagai Protection Provider dalam mendukung keselamatan transportasi di Indonesia. (*)
