IDNPro.co, Batam – Transformasi pelabuhan peti kemas di Batuampar saat ini telah menunjukkan indikator kinerja yang positif. Namun, masih diperlukan reformasi pelabuhan yang dijalankan secara konsisten, sehingga mampu membangun kekuatan logistik di tingkat ASEAN.
Dalam perspektif ekonomi pelabuhan modern, penyesuaian tarif dan perubahan pola operasi pelabuhan tidak dapat dinilai semata-mata sebagai kenaikan biaya jangka pendek, tetapi harus dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing jangka panjang.
Kepala Program Studi Logistik Perdagangan Internasional Poli Batam, Dian Mulyaningtyas.,S.Si., M.T., CPSCM, mengatakan, jika merujuk pada Teori Port Competitiveness dan New Institutional Economics yang menjelaskan bahwa, efisiensi pelabuhan sangat dipengaruhi oleh kecukupan investasi infrastruktur, kualitas layanan, dan tata kelola operasional yang berkelanjutan.
“Data UNCTAD tahun 2023 menunjukkan bahwa pengalaman pelabuhan-pelabuhan hub di ASEAN seperti PSA (Singapura), Port Klang (Malaysia), dan Cai Mep–Thi Vai (Vietnam) menunjukkan reformasi tarif dan restrukturisasi operasi merupakan tahapan yang hampir selalu dilakukan sebelum terjadi peningkatan konektivitas dan volume perdagangan,” ungkap Dian, Senin (1/1/2026).
Ia menjelaskan, berdasarakan data operasional terbaru menunjukkan bahwa transformasi Pelabuhan Batuampar telah menghasilkan indikator kinerja yang positif. Volume peti kemas di Batam meningkat dari 624.061 TEUs pada tahun 2023 menjadi 673.343 TEUs pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 8%, sementara Terminal Batuampar menangani sekitar 84% dari total throughput tersebut.
Selain itu, layanan direct call internasional di Batuampar meningkat 212% pada periode Januari–Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan volume peti kemas sebesar 125%.
“Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pasar merespons positif peningkatan kualitas layanan dan konektivitas, sehingga argumentasi bahwa penyesuaian tarif secara otomatis menurunkan daya saing perlu dikaji secara lebih komprehensif dan berbasis data empiris,” jelasnya.
Dalam konteks persaingan pelabuhan ASEAN, daya saing tidak ditentukan oleh rendahnya tarif semata, melainkan oleh kemampuan pelabuhan menyediakan layanan yang andal, frekuensi pelayaran tinggi, waktu tunggu rendah, dan konektivitas global yang kuat.
UNCTAD menunjukkan bahwa, negara-negara dengan konektivitas pelayaran tertinggi di ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia, justru mengoperasikan pelabuhan dengan struktur tarif yang mendukung reinvestasi berkelanjutan terhadap infrastruktur dan digitalisasi.
Literatur internasional juga menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan konektivitas pelayaran (Liner Shipping Connectivity Index) dengan penurunan biaya logistik total dan peningkatan volume perdagangan.
“Dengan demikian, strategi BP Batam untuk memperkuat kapasitas dan efisiensi operasional melalui penyesuaian tarif merupakan pendekatan yang konsisten dengan praktik terbaik pelabuhan internasional,” tambahnya.
Oleh karena itu, dari perspektif akademis dan ekonomi pelabuhan, kebijakan penyesuaian tarif dan pola operasi di Pelabuhan Batam sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari strategi transformasi menuju regional logistics hub, bukan sekadar kebijakan fiskal jangka pendek.
Tantangan utama bukanlah apakah tarif perlu disesuaikan, melainkan bagaimana memastikan bahwa peningkatan penerimaan tersebut diterjemahkan secara transparan menjadi investasi infrastruktur, digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan perluasan konektivitas internasional.
“Jika reformasi ini dijalankan secara konsisten, Batam berpotensi mengikuti jejak pelabuhan-pelabuhan transhipment dan gateway terkemuka di ASEAN yang berhasil meningkatkan daya saing melalui kombinasi reformasi tarif, investasi, dan modernisasi tata kelola pelabuhan,” tutup Dian.
