IDNPRO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengingatkan pegawai untuk mengisi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN). Pesan ini disampaikan Jefridin saat memberi pengarahan dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Hotel Golden View Bengkong, Selasa (25/2).
“Alhamdulillah di Pemko Batam, LHKASN sudah hampir 100 persen. Masih ada beberapa guru belum. Dinas Pendidikan tolong diinformasikan masih ada beberapa guru pegawai negeri yang belum mengisi laporan. Kalau ada kendala segera koordinasikan,” pesannya.
Menurut Jefridin, untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah 100 persen. Lebih dari 1.200 pejabat eselon dan pejabat wajib LHKPN sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya.
Selain menyampaikan tentang kewajiban lapor harta kekayaan, pada kesempatan tersebut Jefridin juga menyampaikan tentang upaya efisiensi yang telah dilaksanakan Pemko Batam. Berkat efisiensi ini Pemko Batam memiliki anggaran lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur.
Langkah efisiensi yang sudah dilakukan antara lain mengurangi surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Misal biasanya tiga hari, dipersingkat menjadi dua hari. Atau yang biasanya pergi dalam rombongan besar, cukup dua atau tiga orang per perjalanan dinas. Selain itu pejabat di lingkungan Pemko Batam juga tak akan ke luar kota apabila tidak ada undangan rapat atau kegiatan lain.
“Pekan lalu Bupati Brebes dan rombongan datang ke Batam. Mereka bertanya, bagaimana bisa membangun jalan lebar kualitasnya bagus, ada drainase, lalu dibangun taman, dan ditanami pepohonan. Duitnya dari mana? Saya jawab, duit yang kita dapat itu dari efisiensi,” cerita Jefridin.
Efisiensi selanjutnya adalah penggunaan alat tulis kantor (ATK) yang sudah terkonsentrasi di sekretaris masing-masing OPD. Sedangkan Sekretariat Daerah, di Bagian Umum.
Dari efisiensi ini dapat disisihkan anggaran sekitar Rp300 miliar. Inilah yang digunakan Pemko Batam membangun jalan, drainase dan sebagainya. Tanpa mengganggu posting anggaran yang lain.
“Kegiatan wajib kita tetap jalan. Anggaran pendidikan selalu di atas 20 persen. Anggaran kesehatan di atas 10 persen,” kata dia.
Selain itu, insentif kepada masyarakat yang membantu dalam melaksanakan pembangunan Kota Batam tetap diberikan. Seperti insentif RT, RW, kader Posyandu, dan sebagainya. (mcb/akh)
