Nafas Syariah UMKM Kepri Melawan Badai Inflasi

IDNPRO.CO, Batam – Di sebuah sudut dapur di Batam, bunyi desis kompor bukan sekadar penanda proses produksi. Bagi Siti, itu adalah denyut nadi yang sedang berpacu dengan angka-angka di papan pasar. Di tengah kepungan kenaikan harga bahan baku, ia berdiri sebagai representasi ribuan pelaku UMKM yang menjadi “penjaga gawang” stabilitas ekonomi Kepulauan Riau (Kepri).

Kepri adalah wilayah yang unik sekaligus rentan. Berada di jalur perdagangan internasional yang sibuk, provinsi ini justru kerap harus “menahan napas” saat rantai pasok global terganggu. Data BPS menunjukkan inflasi Kepri tahun 2025 menyentuh angka 3,47% (yoy).

Bagi pengamat, angka ini mungkin terlihat “seksi” dan stabil. Namun bagi Siti, 3,47% adalah selisih keuntungan yang menguap, harga tepung yang melonjak, dan dilema antara menaikkan harga produk atau kehilangan pelanggan.

“Kami ini seperti pelaut yang dihantam ombak dari segala arah. Kalau harga naik, kami rugi pembeli. Kalau harga tetap, kami rugi modal,” ungkap Siti lirih sembari mengemas kerupuk ikannya.

Perlawanan Siti terhadap inflasi menemukan titik balik saat ia berpindah haluan ke sistem ekonomi syariah. Bukan lagi tercekik bunga pinjaman yang kaku, Siti kini bernapas melalui skema mudharabah (bagi hasil).

Sistem ini terbukti menjadi “bantalan” yang empuk saat guncangan ekonomi terjadi. Ekonomi syariah di Kepri bukan sekadar label agama, melainkan solusi teknis.

Strategi Siti kini merambah ke kemandirian pangan. Tak lagi 100% bergantung pada pasar, ia menyulap sisa lahan rumahnya menjadi “apotek hidup” dan lumbung mini. Cabai dan sayuran yang ia tanam sendiri adalah bentuk protes sekaligus solusi terhadap ketergantungan pangan dari luar daerah.

Langkah kecil ini, jika direplikasi oleh ribuan UMKM lainnya, akan membentuk ekosistem Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas. Inilah yang disebut sebagai strategi “akar rumput” untuk meredam fluktuasi harga akibat gangguan distribusi antar pulau.

Upaya senyap para pelaku UMKM ini kini mendapat payung hukum dan kebijakan yang lebih kuat. Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengorkestrasi stabilitas harga melalui empat pilar:
* Keterjangkauan Harga
* Ketersediaan Pasokan
* Kelancaran Distribusi
* Komunikasi Efektif
Sinergi ini memastikan bahwa perjuangan Siti di dapur tidak berjalan sendirian. Ketika kebijakan makro bertemu dengan semangat mikro yang jujur dan syar’i, Kepri tidak hanya sekadar bertahan dari inflasi, tapi tumbuh dengan martabat.

Inflasi mungkin sebuah angka, namun dampaknya adalah soal keberlangsungan hidup di atas piring makan. Melalui UMKM Syariah, Kepulauan Riau sedang menulis ulang narasi ekonominya: bahwa kekuatan sejati sebuah wilayah bukan terletak pada besarnya investasi asing, melainkan pada kemandirian dan keberkahan usaha rakyatnya sendiri.(Yok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *