IDNPRO.CO, Jakarta — Relasi Korea Selatan dengan ASEAN terus menguat terutama di era pemerintahan Presiden Moon Jae-in.
Moon bahkan membentuk New Southern Policy (NSP) sebagai salah satu strateginya memaksimalkan kerja sama dan pendekatan yang lebih kuat lagi dengan kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Salah satu alasan terbentuknya NSP adalah keinginan Korsel melepas ketergantungan terhadap dua negara adidaya yakni China dan Amerika Serikat.
Selama ini, Korsel bergantung pada kerja sama perdagangan dengan China. Namun, pada saat yang bersamaan, Seoul juga mengandalkan aliansi keamanan dengan AS demi menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.
Sementara itu, dalam perkembangan geopolitik global saat ini, persaingan China dan AS terus meluas dan semakin pelik.
Karena itu, Korsel ingin memperluas kemitraannya terutama dengan negara Asia Tenggara.
Dengan masa jabatan Moon yang sudah habis, negara Asia Tenggara pun menunggu apakah penerusnya kini, Presiden Yoon Suk Yeol, akan tetap menjadikan kawasan tersebut fokus politik luar negeri Korsel.
Pertanyaan itu pun dijawab pemerintahan transisi Korsel saat ini.
Direktur Perencanaan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Korsel, Park Chi Young, menegaskan pemerintahan Yoon tetap akan melanjutkan kebijakan NSP Moon.
Meski begitu, ia belum bisa menjelaskan dengan detail seperti apa bentuk dan implementasinya di era Yoon.
“Kebijakan (NSP) tetap akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru, tapi terkait bentuk dan kebijakannya itu masih digodok dan akan dijelaskan pada waktunya,” kata Park saat berdialog dengan sejumlah wartawan Indonesia di Kemlu Korsel, Seoul, pada Selasa (31/5), dalam rangka Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea.
Program tersebut digagas Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang berkolaborasi dengan Korea Foundation.
Dalam pertemuan itu, Park menuturkan ASEAN menjadi salah satu mitra utama Korsel selama ini. Ia menuturkan Presiden Yoon tetap melihat negara Asia Tenggara sebagai mitra penting di kawasan Indo-Pasifik.
“Untuk kebijakan ‘New Southern Policy’ kemungkinan namanya akan berubah tapi elemen-elemen kuncinya tetap sama dengan pemerintahan Presiden Moon, karena Korsel masih melihat ASEAN sebagai mitra yang penting dengan fokus kerja sama di bidang kesehatan, kebebasan berpendapat dan demokrasi,” papar Park menambahkan.
Senada dengan Kementerian Luar Negeri Korsel, Kepala Pusat ASEAN-India Studies at the Korea National Diplomatic Academy (KNDA) Choe Wongi dalam wawancara dengan The Korea Herald menyebut bahwa pendirian utama Presiden Yoon adalah mempertahankan aliansi Indonesia-Korsel sebagai poros politik luar negeri Korsel.
“Presiden Yoon telah berjanji untuk menghadirkan kawasan Indo-Pasifik yang ‘bebas, terbuka dan inklusif’ melalui kerja sama dengan AS dan menekankan tanggung jawab Korsel selaku negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia,” kata Choe.
Namun apa yang masih belum jelas menurut Choe adalah sejauh apa dan pada level apa Presiden Yoon akan mengimplementasikan komitmennya dalam kebijakan nyata terutama di kawasan Indo-Pasifik terkait hubungan dengan AS, kerja sama trilateral Korsel-AS-Jepang dan relasi di negara anggota Quad yaitu AS, Jepang, Australia dan India.(*)
Sumber: cnnindonesia.com
