IDNPRO.CO, JAKARTA – Wacana hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 mencuat setelah dicetuskan oleh capres nomor urut 3 sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo.
Ide Ganjar langsung disambut positif tiga partai pengusung Anies Baswedan yakni NasDem, PKB dan PKS. Partai-partai Koalisi Perubahan bahkan menyatakan menunggu sikap lanjutan dari PDIP selaku inisiator hak angket.
Namun, hampir sepekan setelah sambutan positif tiga parpol pendukung Anies, PDIP belum mengambil langkah politik lanjutan yang terbuka.
Wacana angket memang masih mengemuka. Meski demikian dukungannya baru disuarakan segelintir tokoh seperti Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan politikus PDIP Adian Napitupulu.
Para petinggi strategis PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani hingga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto sama sekali belum berkomentar soal rencana hak angket ini.
Sikap elite PDIP ini menjadi tanda tanya tersendiri. Ada dugaan, partai Banteng masih gamang untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.
“Gamang karena ini seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi niatan ganjar untuk ini hak angket, interpelasi dan seterusnya itu menjadi hanya sebatas pendapat pribadi,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, Rabu (28/2/24).
Agung mengatakan ada tiga hal yang mungkin membuat PDIP masih menahan diri untuk bersikap frontal.
Pertama, PDIP masih menunggu hasil hitung real count Pileg 2024 yang belum selesai. Partai juga masih menunggu arahan atau instruksi Megawati soal hak angket ini.
“Secara institusional PDIP tunggu hasil real count KPU, jadi belum padu padan sikap partai soal hak angket ini. PDIP masih menunggu, dalam konteks ini Ibu Mega sampai perhitungan suara real count KPU dilakukan,” kata dia.
Kedua, lanjutnya, ia mengatakan PDIP masih melakukan kalkulasi sekaligus menimbang momentum.
Perhitungan PDIP ini, kata Agung, akan ditentukan dari realisasi rencana pertemuan Megawati dengan elite yang mendukung AMIN yakni Surya Paloh dan JK. Bahkan tak menutup kemungkinan perhitungan PDIP bisa dipengaruhi jika rencana pertemuan antara Megawati dengan Presiden Joko Widodo yang difasilitasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X terwujud.
“Kita sedang lihat di sini, siapa cepat dia dapat. Kubu 01 atau kubu 02 yang bisa buka ruang komunikasi untuk bertemu ibu Megawati,” kata dia.
Hal terakhir yang membuat PDIP belum penuh bersuara soal angket, kata Agung, karena partai belum bisa memutuskan posisinya saat ini sebagai oposisi atau bagian dari koalisi.
Baginya, posisi PDIP belakangan ini sudah cenderung beroposisi. Tapi faktanya PDIP belum menarik diri dari kabinet Presiden Jokowi.
“Tapi kalau mau berkoalisi, kenapa enggak? Apalagi sekarang mereka masih di kabinet, belum di luar kabinet. Jadi ada ruang komunikasi yang dibuka oleh Istana. Sehingga masih bisa di renegosiasi kembali gitu istilahnya. Tapi ini semua tergantung PDIP. Apakah mau atau tidak?” kata Agung.
Agung memastikan hak angket masih tertahan di tangan PDIP. Dia bahkan pesimis wacana angket ini akan terealisasi. Bisa jadi, angket akan layu sebelum berkembang.
“Saya ragu disetujui setengah jumlah [anggota DPR] aja. Apalagi ini nuansa politisnya kental sekali. Kubu 03 enggak cukup, PPP sudah mulai masuk angin. Sandi bilang mau masuk kabinet,” kata Agung.
“Saya lihat kubu 01 juga enggak terlalu semangat untuk menyuarakan hak angket ini kalau dari kubu PDIP enggak ada arahan yang jelas,” tambahnya.
kader PDIP.
Agung menjelaskan hak angket DPR hanya dapat ditujukan bagi Pemerintah selaku pelaksana kekuasaan eksekutif. Jika digulirkan, PDIP sama artinya menyerang kader sendiri.
Ia mengatakan ada dua opsi bagi PDIP ketika berhadapan dengan Jokowi saat mengajukan hak angket: tarik kader-kadernya dari kabinet atau memecat Jokowi jadi kader.
“Saya kira secara gentle, mereka ya keluar dari kabinet. Karena yang diangket itu kan eksekutif, itu kader mereka, presiden mereka. Atau bisa pecat Jokowi. Atau Jokowi sendirinya resign,” kata Agung.
Agung mengatakan sikap politik tersebut bisa dilakukan PDIP jika nantinya memilih sebagai oposisi dan mengajukan hak angket. Baginya, sikap politik yang jelas penting bagi PDIP untuk menjaga muruah partai.
“Itu sah dan jelas PDIP sudah di luar pemerintahan dan berada di oposisi dengan PKS. Karena yang dikritik mereka terstruktur, sistematis dan masifnya [kecurangan] pemilu 2024 ini kan. Istilahnya menjaga muruah politik masing-masing,” kata Agung.
Peneliti lembaga Charta Politika Ardha Ranadireksa melihat penarikan menteri-menteri PDIP dari kabinet maupun pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP tak akan berdampak lantaran posisi politik Jokowi masih sangat kuat saat ini.
“Katakanlah Jokowi dipecat atau penarikan menteri, itu enggak akan berdampak apa-apa ketika kekuatan Jokowi masih kuat sampai sekarang,” kata Ardha kepada CNNIndonesia.com.
Ardha memprediksi kader-kader PDIP masih akan bertahan di kabinet Jokowi sampai pemerintahan selesai. Ia pun mengatakan PDIP masih menunggu konstelasi politik pasca pemilu 2024 untuk mengambil sikap ke depannya.
“Kan secara de facto kekuasaan Jokowi sudah berkurang ketika nanti di bulan Maret. Nanti Prabowo jadi presiden terpilih. Di situ game-nya PDIP akan mulai berjalan,” kata dia
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno membantah jika PDIP masih gamang soal rencana hak angket kecurangan pemilu di DPR.
Hendrawan mengatakan saat ini DPR masih memasuki jadwal reses. Sehingga banyak anggota dewan masih berada di Dapilnya masing-masing.
“Oh enggak. PDIP konsisten ya. Karena ini masih reses kami tak mau buat gaduh sebelum jadwalnya ada gitu,” kata Hendrawan, Selasa (27/2/24).
Ia pun memastikan PDIP akan menggelar rapat fraksi untuk menentukan arahan soal rencana hak angket.”Begitu reses masuk, baru ada rapat fraksi, dari situ jelas arahannya dari pimpinan fraksi. Sekarang kami masih diminta jaga suara pileg,” kata dia.
