IDNPRO.CO, Tanjungpinang – Plt Gubernur Kepri H Isdianto menekankan pentingnya laut sebagai sumber ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat Kepri memanfaatkan fungsi laut dalam perekonomiannya. Karena itu laut Kepri yang luasnya 96 persen harus dijaga bersama-sama.
“Kekayaan alam laut, seperti biota dan sumber mineralnya sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah ini. Keindahannya, seperti terumbu karang dan pantai-pantainya sangat mendukung sektor pariwisata. Karena itu harus kita jaga bersama,” kata Isdianto di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kamis (10/10).
Sejak awal pekan ini, Isdianto memang beraktivitas di Tanjungpinang dan Jakarta. Setelah aktivitas pada sejak di ibu kota Kepri, Isdianto bergerak ke Jakarta untuk menghadiri penandatanganan nota kesepakatan peningkatan transporasi di Batam bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, pada Selasa (8/10) pagi.
Usai penandatanganan, Isdianto kembali ke Tanjungpinang untuk melantik Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi di Aula Wan Seri Beni Dompak. Isdiato kemudian kembali ke Jakarta untuk menerima penetapan 16 Warisan Budaya Takbenda milik Kepri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyerahan lembar penetapan itu dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Isdianto.
Di sela-sela aktivitas itu, sepanjang Rabu (9/10) Isdianto bersilaturahmi dengan masyarakat Kepri di Jakarta. Diskusi dengan masyarakat Kepri di Santika Hotel lebih banyak pada peningkatan sumber daya manusia.
“Kalau untuk peningkatan mutu SDM, saya tak main-main. Kita harus serius melahirkan SDM unggul dari Kepri,” kata Isdianto di antara diskusi panjang itu.
Isdianto juga berkunjung ke Kemendagri untuk sejumlah aktivitas. Termasuk bersilaturahmi dengan Suhajar Diantoro, mantan Sekda Kepri yang kini emmimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Di antara pertemuan dengan masyarakat dan pejabat Kemendagri, Isdianto juga berdiskusi dengan Kepala Barenlitbang Kepri Naharuddin MTP membincangkan Sustainable Development Goals (SDGs). Naharuddin sejak Selasa pagi mewakili Plt Gubernur dalam pembukaan SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta.
Tema Laut berkelanjutan ini yang didiskusikan Isdianto dan Nahar sempena pembangunan berjelanjutan di Kepri. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla yang membuka acara itu memang menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan kelautan. Lantaran laut memiliki beragam sumber daya yang bernilai ekonomi, tetapi juga perlu dijaga ekosistemnya.
Isdianto, yang selalu memaparkan bahwa pariwisata merupakan masa depan juga menekankan pentingnya laut Kepri selau terjaga baik. Dia mengajak semua masyarakat Kepri untuk menjaga sumber daya laut sebaik mungkin. Karena kekayaan menjadi sumber ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Naharuddin melaporkan bahwa dari 34 Provinsi, 19 Provinsi telah memiliki Peraturan Gubernur terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Pembuatan peraturan itu memang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi untuk menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena itu untuk memenuhi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan TPB/SDGs maka telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
Menurut Nahar, Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 disusun oleh Tim Koordinasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau ini berisi arah kebijakan, strategi, kondisi eksisting capaian indikator, program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk mencapai 17 Tujuan, 81 Target dan 166 Indikator yang disepakati bersama dalam RAD TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau. Target dan Indikator tersebut dikategorikan ke dalam 4 (empat) pilar dengan rincian Pilar Sosial sebanyak 61 Indikator, Pilar ekonomi 43 indikator, Pilar Lingkungan sebanyak 43 indikator dan Pilar Hukum dan Tata kelola sebanyak 19 indikator.
Nahar menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan 1 dari 4 Provinsi yang telah menyerahkan laporan Monev RAD TPB/SDGs, dan sebanyak 30 Provinsi belum menyerahkan Laporan tersebut. Dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (Per OPD) dapat disimpulkan bahwa capaian TPB/SDGs yang mempunyai status tercapai sebanyak 102 Indikator (84,30%), Akan tercapai sebanyak 2 Indikator (1,65%), dan Perlu Perhatian Khusus sebanyak 17 Indikator (14,05%).
Isdianto berpesan kepada OPD terkait agar indikator yang ditetapkan PBB itu bisa tercapai semuanya. Untuk status tercapai sebanyak 84,03 persen itu, menurut Isdianto makin kedepan harus semakin naik persentasenya.
“17 indikator yang perlu perhatian khusus itu harus kita prioritaskan. Kita ingin Kepri segera tercapai semua indikatornya,” kata Isdianto. (hmskepri/arf)
