IDNPRO.CO, Jakarta — Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bertemu dengan kepala polisi Kamboja Neth Savouen dan meminta kedua pihak memperkuat kerja sama demi mencegah perdagangan manusia menyusul kasus perdagangan manusia yang kerap terjadi.
“Kerja sama pencegahan perdagangan manusia harus diperkuat antara Indonesia dan Kamboja”, ujar Retno saat bertemu ke Savouen di Mabes Kepolisian Kamboja, Selasa (2/8).
Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan beberapa hal yang memerlukan kerja sama dengan polisi Kamboja.
Kerja sama itu di antaranya menangani 62 warga negara Indonesia (WNI) yang sudah bebas dari perusahaan investasi bodong, menangani yang masih tersisa, kerja sama penegakan hukum dan kerja sama mengambil langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang.
Menanggapi permintaan Retno, Savouen menyampaikan komitmen penuh untuk bekerja sama. Mereka sepakat setelah pertemuan tersebut, tim teknis kepolisian RI dan Kamboja akan melakukan pertemuan.
Pertemuan polisi antar kedua negara bakal membahas kerja sama investigasi bersama, mutual legal assistance, penunjukan contact persons guna mempercepat penanganan jika kasus serupa muncul
kembali, membuat MoU kerja sama antara polisi untuk penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Belum lama ini, puluhan WNI menjadi korban penipuan penempatan kerja di Kamboja. Mereka dipaksa melakukan penipuan atau scamming perusahaan investasi bodong.
Namun, para WNI di Kamboja itu berhasil diselamatkan. Pada Sabtu lalu, sebanyak 55 warga Indonesia berhasil diselamatkan, kemudian di hari berikutnya tercatat tujuh orang. Kini mereka berada di Phnom Penh.
Selain menemui polisi Kamboja, Retno juga menemui para WNI tersebut.
Dalam pertemuan itu, Retno menekankan keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah. Ia juga berperan agar warga Indonesia turut membantu pemerintah mengkampanyekan pencegahan perdagangan manusia.
Para WNI lalu menyampaikan terima kasih atas langkah penyelamatan dan berkomitmen memberikan informasi lengkap kepada penyidik Polri. Sehingga proses penegakan hukum terhadap pelaku perekrut di Indonesia bisa berjalan.
Mereka masih dalam proses pendataan dan wawancara screening form identifikasi korban TPPO. Jika langkah itu selesai, KBRI Phnom Penh akan membantu administrasi keimigrasian dan memfasilitasi kepulangan ke Indonesia.(*)
Sumber: cnnindonesia.com
