BATAM, IDNPRO.CO – Meski ekonomi Provinsi Kepri tumbuh positif, tapi masih ada ketimpangan yang perlu diatasi. Termasuk distribusi ekonomi yang belum merata. Hal ini menjadi topik pembicaraan saat rapat koordinasi Komisi II DPRD Kepri dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Kepri di kantor BI Kepri, Batam Center, Jumat (23/02/2024).
Agenda pertemuan itu adalah bagaimana mengakselerasi potensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan ketimpangan ekonomi masih menjadi soroton untuk segera diselesaikan.
“Karena kami lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepri cukup baik tetapi memang di masyarakat masih ada ketimpangan,” kata Wahyu.
Distribusi ekonomi yang belum merata tersebut menjadi tantangan, dan pihaknya berharap, seluruh stakeholder untuk berupaya mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.
“Kalau dari DPRD kami meminta kepada BI bahwa memang di masyarakat masih ada ketimpangan-ketimpangan yang seperti pertumbuhan ekonomi kalau secara menyeluruh itu baik tetapi memang garis kemiskinan itu masih berada di bawah standar,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros juga mendukung upaya BI melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM.
“Kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja dan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia terutama di TPID ini. Jadi terus terang Kepri salah satu yang terbaik ya dibandingkan dengan beberapa daerah lain,” ungkap Asmin.
Kepala BI Kepri, Suryono mengatakan perkiraan potensi pertumbuhan ekonomi di Kepri pada tahun 2024 mencapai 5 hingga 5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang semakin positif ini mengingat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 5,2 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dengan tingkat inflasi terkendali diangka 2,7 persen.
Suryono mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut didorong oleh konsumsi, industri pengolahan, dan keberhasilan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Melalui operasi pasar, kerja sama antar daerah, subsidi angkut, dan bantuan pemberian pupuk cabe yang dilakukan dalam program GNPIP sehingga inflasi berhasil dikendalikan.
“Jadi banyak ya kegiatan yang kami lakukan sehingga inflasi kita terkendali di bidang moneter,” kata Suryono usai rapat koordinasi akselerasi potensi pertumbuhan ekonomi Kepri 2024 di Kantor BI Kepri, Jumat, 23 Februari 2024.
Sistem pembayaran pun menjadi fokus dengan upaya memaksimalkan digitalisasi sistem pembayaran. Semua tujuh kabupaten dan kota di Kepri mencapai tingkat digitalisasi tertinggi, kecuali dua daerah dengan nilai masih rendah seperti Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.
Pengembangan UMKM juga menjadi sorotan. Melalui kegiatan capacity building, pameran nasional dan internasional, serta rencana festival ekonomi syariah, BI Kepri berkomitmen untuk mendorong UMKM naik kelas dan ekspansi melalui go digital.
“Kami terus mendorong UMKM ini lebih naik kelas lagi kalau bisa go ekspor melalui go digital. Nah jadi sekarang penjualan digital lebih dahsyat kemudian sinergi menjadi hal yang penting,” ungkap Suryono.
