IDNPro.co, Batam – Perdebatan mengenai penyesuaian tarif dan reformasi pola operasi pelabuhan di Batam seharusnya tidak berhenti pada persoalan kenaikan biaya jangka pendek, melainkan ditempatkan dalam konteks yang lebih strategis. Yaitu, bagaimana Indonesia membangun kedaulatan logistik nasional di salah satu jalur perdagangan terpenting dunia.
Selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategis yang dilalui lebih dari 102.000 kapal per tahun dan menampung sekitar 22% perdagangan maritim dunia serta hampir 29% perdagangan minyak dunia. Ironisnya, meskipun Indonesia merupakan negara yang secara geografis menguasai sebagian besar wilayah perairan strategis tersebut, nilai tambah ekonomi, jasa logistik, dan aktivitas maritim bernilai tinggi yang tercipta di kawasan ini masih dipersepsikan lebih banyak dinikmati oleh pusat-pusat logistik di luar Indonesia.
Menurut Ketua Woman in Logistics G Transport (Wilat) Kepulauan Riau, Dr. Lindasari Novianti, SH, MH., dalam perspektif ekonomi nasionalis modern, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan persaingan usaha, tetapi juga menyangkut kemampuan negara untuk menangkap (economic rent capture) manfaat ekonomi dari posisi geopolitiknya sendiri.
Dari perspektif ketahanan rantai pasok nasional (national supply chain resilience), ketergantungan yang terlalu besar terhadap ekosistem logistik eksternal menciptakan kerentanan strategis bagi Indonesia.
“Berbagai gangguan global dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pandemi, konflik geopolitik, hingga disrupsi jalur pelayaran internasional, telah menunjukkan bahwa negara yang tidak memiliki kapasitas logistik domestik yang kuat akan kehilangan fleksibilitas ekonomi dan daya tawar strategis,” ungkap Linda, Kamis (9/7/2026).
Baca: Digitalisasi Pelayanan Jadi Kunci Jasa Raharja Hadir Lebih Cepat bagi Korban Kecelakaan
Oleh karena itu, kebijakan transformasi pelabuhan Batam, termasuk penyesuaian struktur tarif dan reformasi pola operasi, perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang. Tujuannya, untuk membangun kapasitas nasional, memperkuat perusahaan logistik Indonesia, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.
Dalam teori pembangunan ekonomi, tidak ada negara yang berhasil membangun industri strategis tanpa keberpihakan kebijakan pada penguatan kapasitas domestik. Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga Korea Selatan membangun sektor pelabuhan dan logistik mereka melalui kombinasi investasi publik, reformasi kelembagaan, dan kebijakan yang secara bertahap meningkatkan kemampuan pelaku usaha nasional.
Indonesia, khususnya Batam, tidak boleh selamanya hanya berperan sebagai wilayah transit yang menghasilkan keuntungan ekonomi lebih besar bagi ekosistem logistik negara lain.
“Reformasi yang dilakukan BP Batam dapat dipandang sebagai upaya economic upgrading, yaitu mendorong agar aktivitas bongkar muat, pergudangan, multimoda, freight forwarding, dan jasa logistik bernilai tambah semakin banyak dilakukan oleh perusahaan nasional dan pelaku usaha lokal Batam, sehingga manfaat ekonomi kawasan dapat lebih besar dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri,” lanjutnya.
Pada akhirnya, isu sesungguhnya bukanlah apakah tarif pelabuhan harus tetap murah atau tidak, melainkan apakah Indonesia memiliki keberanian politik dan visi strategis untuk menjadikan Batam sebagai instrumen kedaulatan ekonomi nasional di Selat Malaka.
Ketika negara-negara lain berlomba membangun koridor logistik alternatif untuk merebut manfaat ekonomi dari jalur perdagangan global, Indonesia justru memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki negara lain.
“Penguatan pelabuhan Batam harus dipandang sebagai bagian dari agenda nasional untuk merebut kembali nilai ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok nasional, dan memastikan bahwa posisi strategis Indonesia di Selat Malaka menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia,” tutupnya.
