IDNPRO.CO, JAKARTA – Subsidi energi disebut menjadi celah yang akan ‘diutak-atik’ kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka demi memuluskan program makan siang gratis.
Jika mengacu real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah masuk 71,74 persen, pasangan calon nomor urut 2 itu unggul jauh di Pilpres 2024. Ada 56.554.239 suara yang dikantongi Prabowo-Gibran alias 58,61 persen.
Mereka meninggalkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapatkan 23.409.786 suara atau 24,26 persen. Bahkan, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD harus puas cuma kebagian 16.535.707 suara alias 17,14 persen.
Prabowo-Gibran beberapa langkah lebih dekat menjadi penerus rezim Presiden Joko Widodo. Jika suara mereka masih terus mendominasi di sisa real count, KPU tinggal mengumumkan paslon tersebut sebagai juaranya.
Bagi-bagi makan siang dan susu gratis akan menjadi janji kampanye utama yang ditagih masyarakat Indonesia. Namun, anggarannya tak main-main, yakni menembus Rp400 triliun per tahun.
Ucapan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eddy Soeparno lantas menjadi sorotan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat diwawancarai salah satu stasiun televisi internasional, di mana Eddy menyinggung potensi pemangkasan subsidi energi.
Selama ini, pemerintah menggelontorkan subsidi energi yang terbagi alokasinya untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik. Ada peluang efisiensi yang diungkap tim sukses Prabowo-Gibran dalam sektor ini.
Namun, Eddy mengklarifikasi pernyataannya yang menuai perdebatan. Melalui Instagram, ia menegaskan bahwa yang akan dilakukan tim Prabowo-Gibran adalah mengevaluasi subsidi BBM yang tak tepat sasaran.
“Dari Rp350 triliun subsidi energi, subsidi terbesar untuk pertalite dan LPG 3 kg. Padahal, 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi,” ucap Eddy, Sabtu (17/2/24).
Mereka bakal mendata demi terciptanya subsidi tepat sasaran, yakni bagi orang miskin, mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), serta sejumlah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Eddy juga menyebut bakal ada revisi atau penyempurnaan payung hukum untuk mengatur kriteria anggota masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi energi. Selain itu, tim Prabowo-Gibran tengah menggodok potensi sanksi bagi pihak yang menjual energi bersubsidi ke masyarakat umum.
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti punya dua kacamata untuk melihat manuver utak-atik anggaran subsidi energi ini.
Pertama, Yayan melihat dari sisi politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan memang ada hak prerogatif presiden untuk mengatur poin-poin apa saja yang menjadi prioritas anggaran.
“Di mana (hak) prerogatif presiden harus disetujui oleh DPR, tentang Rancangan Undang-undang (RUU) APBN yang biasanya melalui proses Badan Anggaran (Banggar). Jadi, secara politik tergantung partai pengusung (Prabowo-Gibran) Vs oposisi untuk tanda tangan RUU APBN,” kata Yayan , Senin (19/2/24).
Kedua, ia memandang dari sisi teknokratik. Yayan menilai realokasi subsidi energi sebaiknya tetap di-earmark atau ditetapkan secara spesifik peruntukannya bagi kebutuhan energi.
Ia mengatakan sifat subsidi energi harus tetap public goods ke sektor energi. Yayan juga menegaskan pentingnya menjaga stabilisasi daya beli masyarakat.
“Harus dihitung cost dan benefit dari kebijakan antara program subsidi energi Vs makan siang gratis. Berapa besar multiplier effect-nya?” tegasnya.
“Untuk efisiensi subsidi, selama tidak ada mixed energy supply yang mumpuni, agak repot. Misal, substitusi energi harus tersedia dengan baik, tidak bisa dicabut sekaligus. Harus disediakan energi alternatif yang mumpuni,” wanti-wanti Yayan.
Yayan tak meremehkan program makan siang gratis yang diusung Prabowo. Meski terlihat sepele, menurutnya program ini ‘cocok’ dengan struktur gastronomi alias ilmu tentang makanan di Indonesia.
Meski dimungkinkan, ia berpesan agar realisasi bagi-bagi makan siang dan susu gratis itu tetap harus berlandaskan studi. Yayan mendesak adanya kajian yang lebih efektif.
“Jika kita hitung efeknya, diasumsikan program makan siang gratis berdasarkan industri domestik, ini sangat bagus. Multiplier-nya akan lebih besar dibandingkan dengan (dampak) menghapus subsidi. Akan tetapi, asumsi program tersebut harus berbasis gastronomi lokal, jangan impor, biayanya bisa lebih besar (jika impor) dibandingkan penghapusan subsidi energi,” tutur Yayan.
“Sedangkan penghapusan subsidi akan meningkatkan inflasi 5 persen sampai 8 persen dari baseline dan multi round effect selama 3 bulan-4 bulan,” ramalnya soal malapetaka yang mungkin timbul.
Di lain sisi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penerus Jokowi perlu hati-hati memformulasikan subsidi energi. Terlebih, sektor ini mendapatkan alokasi cukup besar dari APBN, baik untuk BBM, LPG, hingga listrik.
Ia paham bahwa memang selama ini memang ada ketidaktepatan sasaran penerima subsidi energi. Namun, Komaidi mewanti-wanti risiko lonjakan inflasi jika subsidi energi diutak-atik dengan tidak tepat.
Komaidi menyebut sumbangsih konsumsi energi Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar, yakni 55 persen-60 persen. Pergeseran alokasi subsidi energi juga dianggap akan mempengaruhi pendapatan Indonesia.
“Kalau PDB turun, penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak biasanya turun, terutama dari pajak. Karena kan itu tax ratio, biasanya persentase tertentu terhadap PDB. Kalau PDB turun kan otomatis persentase (tax ratio) dikalikan PDB hasilnya akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya, artinya penerimaan pajak juga akan turun,” jelasnya.
“Sementara, kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sekitar 70-an persen. Jadi, kalau penerimaan pajak turun, artinya sekitar 70 persen komponen itu berpotensi turun. Ini dampaknya juga penerimaan APBN secara total akan turun,” tambah Komaidi.
Ia menekankan kebijakan di sektor energi erat kaitannya dengan perekonomian negara dan aktivitas sosial masyarakat. Komaidi mengibaratkannya bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.
Menurutnya, jika ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket, maka aktivitas masyarakatnya harus terus tumbuh dan dukungan di sektor energi juga kudu meningkat. Jika dukungan di sektor energi berkurang, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lesu
“Ini harus diantisipasi pemerintah. Tujuannya (makan siang dan susu gratis) bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, tetapi apakah pilihannya hanya dari menggeser subsidi energi?” tanya Komaidi.
Menerka ‘Pohon Duit’ Prabowo-Gibran Buat Danai Program Makan Siang Gratis
Anggota Dewan Pakar TKN Drajad H. Wibowo mengklaim mereka punya ‘pohon duit’ yang bisa menghasilkan Rp400 miliar dalam waktu 30 menit. Bahkan, ia mengaku sudah menguji coba sumber penerimaan anyar tersebut.
“Ini riil pengalaman saya sewaktu saya di kantor satu itu. Saya melakukannya sendiri kita uji coba dalam 30 menit uang negara Rp400 miliar terkumpul,” klaim Drajad dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal Apindo di Jakarta, Senin (8/1/24).
Jika ditotal, Drajad menyebut kubu Prabowo dan Gibran punya empat ‘pohon duit’ untuk membiayai setiap program yang dijanjikan jika terpilih di Pilpres 2024. Ini termasuk janji makan siang dan susu gratis.
Pertama, sumber duit kubu Prabowo-Gibran ada dari revisi pasal suatu aturan yang diklaim bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Drajad mengatakan revisi beleid itu akan langsung dieksekusi jika paslon ini menang.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Ia mengklaim ada potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih yang saat ini disebut belum masuk ke kas negara.
Ketiga, Prabowo-Gibran bakal merombak aturan perpajakan, termasuk soal pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.
Meski begitu, Pengamat Energi Unpad Yayan Satyakti mengaku tak paham dengan maksud TKN.
“Saya masih agak bingung, karena sifat dari ‘pohon duit’ itu jadi aneh karena negara bukan perusahaan. Negara sifatnya menyediakan public goods dan public services,” ucap Yayan.
“Meningkatkan revenue artinya ada penyediaan public goods yang lebih baik, misal pembayaran cicilan utang negara, membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi bersih, dan lain-lain,” tambahnya.
Yayan berpesan bahwa penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas setiap gerak-geriknya. Ia menegaskan setiap rupiah dari pajak harus dipertanggungjawabkan, termasuk dalam penyediaan sarana publik kepada masyarakat secara transparan.
Sementara itu, Komaidi dari ReforMiner Institute percaya masih ada sumber lain yang lebih pas untuk ‘dikorbankan’ demi mendanai janji kampanye Prabowo-Gibran. Ia berpesan agar pencarian itu harus dilakukan hati-hati.
“Kalau (menurut) saya, misalnya, kenapa tidak mempertimbangkan melakukan efisiensi di dalam (anggaran) kunjungan kerja atau studi banding, baik eksekutif maupun legislatif ke luar negeri?” usulnya.
“Misal, setahun ada jatah 5 kali (kunjungan ke luar negeri). Kalau itu diefisiensikan jadi tinggal 3 kali, itu kira-kira memperoleh (efisiensi) berapa? Apakah itu sudah cukup untuk program makan siang dan susu gratis, atau ada sumber-sumber lain semacam itu?” imbuh Komaidi.
Menurutnya, pembatasan subsidi energi akan berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Berbeda dengan biaya kunjungan kerja lembaga eksekutif dan legislatif ke luar negeri yang tak terlalu berpengaruh signifikan bagi masyarakat.
“Saya kira perlu lebih bijaksana mencari pos-pos mana yang bisa direalokasi untuk apa yang sudah direncanakan presiden dan wakil presiden terpilih nanti, kalau seandainya KPU menetapkan secara definitif pemenangnya Pak Prabowo dan Gibran,” tutupnya.
